MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PUSKESMAS

Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada bab XII mengenai kesehatan kerja pasal 164 lebih jauh menyebutkan bahwa upaya Kesehatan Kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. 

Puskesmas merupakan tempat kerja serta berkumpulnya orang-orang sehat (petugas dan pengunjung) dan orang-orang sakit (pasien), sehingga Puskesmas merupakan tempat yang mempunyai risiko kesehatan maupun kecelakaan kerja. Petugas Puskesmas  mempunyai risiko tinggi dalam penularan penyakit melalui darah, cairan tubuh, tertusuk jarum suntik bekas dan  sebagainya. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menyatakan bahwa Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 

Risiko petugas Puskesmas terhadap kesehatan dan kecelakaan kerja dapat digambarkan seperti hasil penelitian di Jakarta Timur tahun 2004, menunjukkan bahwa rendahnya perilaku petugas kesehatan di Puskesmas terhadap kepatuhan melaksanakan setiap prosedur tahapan kewaspadaan universal dengan benar hanya 18,3 %, status vaksinasi Hepatitis B petugas kesehatan Puskesmas masih rendah sekitar 12,5%, riwayat pernah tertusuk jarum bekas sekitar 84,2%. 

Kesehatan Kerja adalah suatu layanan untuk peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan (fisik, mental dan sosial) yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang adaptasi antara pekerjaaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya (ILO/WHO 1995). 

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang merupakan ujung tombak penyelenggara pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya. 

Sistem Manajemen Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen yang meliputi organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, pemeliharaan kebijakan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman efesien dan produktif. 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Puskesmas dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan petugas Puskesmas, Pengunjung dan Pasien dengan cara pengendalian bahaya meliputi upaya mencegah dan menanggulangi segala penyakit dan kecelakaan akibat kerja di Puskesmas.

 

SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN KERJA

Kesehatan kerja merupakan bagian dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja, sehingga elemen-elemen Sistem Manajemen Kesehatan kerja mengacu pada elemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti yang digambarkan oleh Occupatonal Health and Safety Management System (OHSAS) 18001 sebagai berikut:

Elemen-elemen dalam Sistem Manajemen Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

1.          Komitmen dan Kebijakan Kesehatan Kerja

Pimpinan menetapkan komitmen dan Kebijakan Kesehatan Kerja yang secara jelas memberikan kerangka konsep Kesehatan Kerja.

2.          Perencanaan Kesehatan Kerja.

a.  Identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko.

b.   Peraturan perundangan dan persyaratan lain.

c.  Tujuan dan sasaran

d.  IndikatorKinerja

e. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berjalan

3.          Penerapan Kesekatan Kerja
a.  Jaminan Kemampuan :

·         Sumber Daya (Manusia, Sarana dan Dana)

·         Integrasi

·         Tanggung jawab

·         Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran

·         Pelatihan dan Kompetensi Kerja

b. Kegiatan Pendukung

·         Komunikasi

·         Pelaporan

·         Pendokumentasian

·         Pengendalian Dokumen

·         Pencatatan dan Manajemen Informasi.

c.  Identifikasi Sumber  Bahaya, Penilaian dan Pengendalian risiko.

·         Identifikasi sumber bahaya

·         Penilaian risiko

·         Tindakan pengendalian

·         Perancangan (design dan rekayasa.

·         Pengendalian administratis

·         Tinjauan ulang kontrak

·         Pembelian.

·         Prosedur menghadapi keadaan darurat atau bencana.

·         Prosedur menghadapi insiden

·         Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat.

4.  Pengukuran dan evaluasi

a.    Inspeksi dan pengujian

b.    Audit sistem manajemen kesehatan kerja

c.    Tindakan perbaikan dan pencegahan.

5.  Tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen

Top manajemen harus meninjau ulang kembali pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan Kerja pada selang waktu terencana, untuk memastikan Sistem Manajemen Kesehatan Kerja secara terus menerus sesuai, cukup dan efektif.

Tinjauan ulang Sistem Manajemen Kesehatan Kerja meliputi:

  * Evaluasi terhadap penerapan Kesehatan Kerja

 * Tujuan, sasaran dan Kinerja  kerja

 * Hasil temuan Audit Sistem Manajemen kesehatan kerja

                     * Evaluasi efektif penerapan Sistem Manajemen kesehatan kerja.

MANAJEMEN KESEHATAN KERJA Dl PUSKESMAS

A.   Komitmen dan Kebijakan Kesehatan Kerja di Puskesmas

Salah satu pengambilkeputusan dalam kesehatan kerja dipuskesmas adalah pimpinan Puskesmas sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kepada seluruh staf bawahannya, oleh karena itu perlu adanya komitmen dan kebijakan untuk memberikan perlindungan kesehatan kerja. Salah satu upaya perlindungan tersebut dengan penerapan Manajemen kesehatan kerja Puskesmas.

Sebagai tindak lanjut komitmen dan kebijakan pimpinan Puskesmas dalam penyelenggaraan kesehatan kerja, perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1.              Mengidentifikasi sumber daya yang ada di Puskesmas

2.          Menetapkan tujuan yang jelas sebagai acuan pelaksanaan kesehatan kerja

3.          Sosialisasi program kesehatan kerja kepada seluruh staf/petugas Puskesmas.

4.       Membentuk Organisasi kesehatan kerja atau menunjuk tim penanggung jawab kesehatan kerja.

5.        Memberi wewenang dan tanggung jawab kepada tim kesehatan kerja.

6.         Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan kerja di Puskesmas.

7.    Pimpinan Puskesmas melakukan advokasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk mendapatkan dukungan.

8.       Puskesmas perlu membuat pedoman kerja dan prosedur pelaksanaan kesehatan kerja. dengan mengutamakan upaya peningkatan (promotif) dan pencegahan preventif).

9.          Melakukan monitoring dan evaluasi secara internal dan eksternal.

 

B. Perencanaan Kesehatan Kerja di Puskesmas.

Puskesmas harus membuat perencanaan penerapan Sistem Manajemen kesehatan kerja dengan sasaran yang jelas dan hasilnya dapat diukur. Perencanaan harus memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko sesuai dengan persyaratan/standar yang berlaku, serta hasil tinjauan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya.

Perencanaan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di puskesmas:

a.   Identifikasi Potensi Bahaya di Puskesmas.

Dalam perencanaan kesehatan kerja di Puskesmas terlebih dahulu mengidentifikasi potensi bahaya yaitu mengenali, menemukan dan menentukan ada atau tidak adanya bahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan petugas puskesmas di setiap unit tempat kerja Puskesmas, seperti loket pendaftaran, ruang tunggu, ruang poli, ruang rawat inap, ruang obat, laboratorium, gudang, kamar mandi/WC dan lain sebagainya. Disamping itu identifikasi potensi bahaya juga dilakukan terhadap proses kerja dan alat kerja yang digunakan dalam mendukung pekerjaan di Puskesmas.

Potensi bahaya atau risiko di tempat kerja, proses kerja, alat kerja tersebut, memungkinkan terjadinya penyakit akibat hubungan kerja. Penyakit Akibat Hubungan Kerja tersebut juga dapat terjadi karena pajanan penyakit dari pasien atau pengunjung, tetapi juga oleh prilaku dan cara kerja petugas, juga lingkungan kerja, dan beban kerja Puskesmas.

b.    Penilaian Risiko di Puskesmas

Penilaian risiko di Puskesmas dilakukan dengan cara setelah identifikasi potensi bahaya, kemudian ditentukan besaran risiko dari potensi bahaya tersebut.

Menentukan besaran risiko yang ada di Puskesmas berdasarkan pada sumber bahaya yang ada, sering dan lamanya kontak petugas Puskesmas dengan sumber bahaya tersebut.

Dalam melakukan penilaian potensi bahaya yang dapat menimbulkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu diketahui bahwa setiap risiko kecelakaan dan kesehatan yang ditemukan mempunyai karakteristik tertentu, menurut tempat kerja, proses kerja, jenis pekerjaan.

c.    Pengendalian risiko.

Cara pengendalian risiko dapat dilakukan sesuai dengan hirarki pengendalian dengan cara seperti:

•                        Mengurangi sumber yang dapat menimbulkan bahaya

•                  Mengganti alat/prasarana yang mempunyai potensi bahaya yang tinggi dengan yang kurang berbahaya.

•                       Mengurangi kontak dengan sumber bahaya

•                       Pengelolaan lingkungan kerja yang sehat dan aman

•                       Adanya aturan atau SOP tentang cara kerja yang baik dan sehat

•                       Adanya pengaturan waktu kerja/shift kerja

•            Adanya pelatihan bagi petugas Puskesmas tentang cara kerja yang sehat dan selamat

•                      Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

C. Penerapan/Pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas

Penerapan / pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas meliputi Penerapan kesehatan kerja di dalam Puskesmas dan Penerapan kesehatan kerja di luar gedung Puskesmas

a.   Penerapan kesehatan kerja di dalam Puskesmas.

Penerapan kesehatan kerja di Puskesmas dilakukan dengan cara :  

1).  Informasi kepada seluruh karyawan/petugas Puskesmas.

Untuk menjamin pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas, setelah adanya komitmen bersama, dalam penerapannya perlu informasikan kepada seluruh staf, agar diketahui peran, wewenang dan tanggung jawab dari seluruh petugas puskesmas, antara lain:

1. Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan menginformasikan kepada semua petugas yang terlibat di Puskesmas.

2. Menunjuk penanggung jawab kesehatan kerja yaitu sanitarian atau petugas lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
3. Pimpinan Puskesmas dan pimpinan Poliklinik atau tempat kerja lainnya bertanggung jawab atas upaya kesehatan kerja pada tempat kerja nya. 
4. Puskesmas menerima saran-saran dari ahli kesehatan kerja yang  berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan atau   Lintas Sektor terkait. 
5. Petugas yang menangani kegawatdaruratan harus   mendapat pelatihan kesehatan kerja. 
6. Kinerja upaya kesehatan kerja dapat memasukkan dalam laporan tahunan Puskesmas. 
7. Pimpinan Puskesmas memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan kesehatan kerja di Puskesmas kepada seluruh staf baik dalam rapat staf atau mini lokakarya serta kepada pengunjung danpasien di Puskesmas.

2).    Pelatihan Petugas / Karyawan kesehatan kerja Puskesmas.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kesehatan kerja petugas di Puskesmas perlu diberikan pelatihan kesehatan kerja bagi seluruh petugas baik secara bersamaan atau bergantian.

3).    Pelaksanaan kesehatan kerja bagi petugas Puskesmas meliputi:

a). Pemeriksaan kesehatan awal, berkaia dan khusus pada petugas

puskesmas

-    Pemeriksaan awal atau sebelum kerja diberikan kepada pegawai baru yang akan mulai kerja atau kepada pegawai pindahan atau mutasi dari tempat lain atau antar tempat kerja.

-    Pemeriksaan berkaia dilakukan kepada seluruh pegawai puskesmas, dalam pemeriksaan berkaia ini paling lama 1 (satu) tahun sekali, sedangkan pada unit yang mempunyai risikotinggi sebaiknya dilakukan pemeriksaan berkaia 6 (enam) bulan sekali.

-    Pemeriksaan khusus dilaksanakan kepada pegawai yang mengalami gangguan atau sakit tertentu yang sering kambuh walaupun sudah dilakukan pengobatan.

b). Penerapan Ergonomi

Permasalahan yang berkaitan dengan faktor ergonomi umumnya disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian antara pekerja dan lingkungan kerja secara menyeluruh termasuk per-alatan kerja. Penerapan ergonomi di Puskesmas adalah sebagai berikut:

 (1).   Posisi duduk/bekerja dengan duduk, ada beberapa persyaratan:

Terasa nyaman selama melaksanakan pekerjaannya.

Tidak menimbulkan gangguan psikologis.

Dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan memuaskan.

(2).   Posisi bekerja dengan berdiri:

Berdiri dengan posisi yang benar, dengan tulang punggung yang lurus dan bobot badan terbagi rata pada kedua tungkai.

(3).   Proses bekerja

Ukuran yang benar akan memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, tetapi akibat postur tubuh yang berbeda, perlu pemecahan masalah terutama peralatan impor dari negara-negara barat, sehingga perlu disesuaikan kembali, misalnya tempat kerja yang harus dilakukan dengan berdiri sebaiknya ditambahi bangku panjang setinggi 10-25 cm agar orang dapat bekerja sesuai dengan tinggi meja dan tidak melelahkan.

(4).   Penampilan tempat kerja

Mungkin akan menjadi baik dan lengkap bila disertai petunjuk-petunjuk berupa gambar-gambar yang mudah diingat, mudah dilihatsetiapsaat.

(5).   Mengangkat beban

Terutama di negara berkembang mengangkat beban adalah pekerjaan yang lazim dan sering dilakukan tanpa dipikirkan efek negatifnya, antara lain : kerusakan tulang punggung, ke-lainan bentukotot karena pekerjaan tertentu, prolapsus uteri, prolapsus ani ataupun hernia, dll.

Penanggulangan permasalahan ergonomi di setiap jenis pe-kerjaan dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses kerja dan posisi kerjanya. 

 (6). Sikap tubuh dalam bekerja

Sikap tubuh dalam bekerja berhubungan dengan tempat duduk, meja kerja dan luas pandangan. Untuk merencanakan tempat kerja dan periengkapannya diperiukan ukuran-ukuran tubuh yang menjamin sikap tubuh paling alamiah dan me-mungkinkan dilakukannya gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Pada posisi berdiri dengan pekerjaan ringan, tinggi optimum area kerja adalah 5-10 cm di bawah siku. Agar tinggi optimum ini dapat diterapkan, maka perlu diukur tinggi siku yaitu jarak vertikal dari lantai ke siku dengan keadaan lengan bawah men-datar dan lengan atas vertikal. Tinggi siku pada laki-laki misalnya 100 cm dan pada wanita misalnya 95 cm, maka tinggi meja kerja bagi laki-laki adalah antara 90-95 cm dan bagi wanita adalah antara 85-90 cm.

c).    Promosi/ Pencegahan kesehatan kerja di   Puskesmas

Pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas lebih diutamakan pada 2 hal yaitu upaya promotif dan preventif.

Kegiatan promotif dan preventif ini sangat berperan dalam mencegah berbagai macam penyakit maupun risiko bahaya yang ada di Puskesmas. Kegiatan ini pada prinsipnya sangat mudah untuk dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang besardan sangat efektif untuk mencegah Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Akibat Kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan promosi kesehatan kerja di Puskesmas perlu menjadi prioritas dalam pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas.

Kegiatan Promosi kesehatan kerja akan sangat efektif dan efisien bila dapat mengkombinasikan 3 komponen yaitu :

■   Kegiatan meningkatkan kesadaran (pemasangan leaflet, Poster  tentang kesehatan kerja dII),

■        Kegiatan meningkatkan kemampuan (pelatihan, penyediaan Alat Pelindung Diri, dll) dan

■        Kegiatan meningkatkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat (larangan merokok, larangan membuang sampah sembarangan, dll).

Beberapa contoh program promosi kesehatan kerja yang perlu dilakukan di Puskesmas:

(a). Senam kebugaran dan olah raga bersama

(b). Pembuatan dan pemasangan leaflet, poster, dll

(c). Pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional.

(d). Imunisasi petugas puskesmas (hepatitis B)

(e). Penyediaan APD sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

(f). Penambahan asupan gizi petugas Puskesmas (contoh pemberian snack)

(g). Kegiatan kebersihan lingkungan Puskesmas (contoh gerakan Jum'at bersih)

(h). Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas (air bersih, penyediaan tempat sampah, kebersihan dan keamanan ruangan kamar mandi jamban, pengelolaan sampah medis dan non medis, Sistim Pengolahan Air Limbah dll)

(i).   Aktivitas sosial bersama, seperti:

-    Piknik bersama,

-    Buka puasa bersama

-    Siraman rohani

-    Konseling

d).    Surveilans kesehatan kerja pada tenaga kesehatan dan lingkungan kerja di Puskesmas.

Surveilans dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap penyakit yang terbanyak di tempat-tempat kerja tertentu, serta ditelusuri penyebabnya. Kemudian dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan pada petugas. Kalau ditemukan adanya gangguan kesehatan, kemudian dilakukan pengobatan dan penanggulangan pada penyebabnya. Surveilans kesehatan kerja meliputi:

(1). Surveilan medik

Untuk mengevaluasi kesehatan kerja petugas puskesmas dapat dilakukan pengamatan dan penilaian secara terus-menerus atau surveilan medik. Surveilan medik dapat dilakukan dengan memanfaatkan form seperti contoh pada lampiran

(2). Surveilan lingkungan

Untuk mengevaluasi lingkungan tempat kerja Puskesmas dapat dilakukan pengamatan dan penilaian secara terus menerus terhadap faktor risiko lingkungan. Surveilan lingkungan menggunakan cecklist format surveilan lingkungan.

e).  Pembuatan Prosedur Tetap (Protap/SOP)

Perlu dibuat Protap di masing-masing tempat kerja (ruangan kerja), dari memulai pekerjaan sampai dengan mengakhiri pekerjaan.

d).   Penyediaan Sarana kesehatan kerja Puskesmas.

Untuk melengkapi perlindungan kepada petugas puskesmas disamping pencegahan seperti imunisasi, juga perlu dilengkapiAlat Pelindung Diri (APD), dan sarana lainnya. Agar sarana kesehatan kerja di Puskesmas tersebut dapat terawat dengan baik perlu diperhatikan pemeliharaan peralatan dan perilaku kerja yang sehat seperti contoh pada lampiran

2.  Penerapan kesehatan kerja bagi Petugas yang bekerja di luar Puskesmas.

Kegiatan pelayanan kesehatan dilaksanakan di luargedung Puskesmas seperti: kegiatan usaha kesehatan sekolah (UKS), immunisasi, pengobatan massal, penyemprotan fogging, pembinaan usaha kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), surveilans penyakit menular dan tidak menular dan lain sebagainya. Kegiatan di luar gedung Puskesmas ini juga mempunyai banyak risiko baik penyakit maupun kecelakaan kerja. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas juga memperhatikan atau menggunakan prinsip kesehatan kerja Puskesmas.

D. Evaluasi Program

Evaluasi bertujuan mengembangkan program kesehatan kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan, maupun untuk pengembangan secara berkelanjutan. Untuk memberikan semangat dan kerja keran petugas Puskesmas dalam penyelenggaraan program kesehatan kerja dapat diberikan penghargaan atau reward sesuai ketentuan yang berlaku.

1.    Inspeksi dan Pengujian

Puskesmas harus menetapkan dan memelihara prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran kesehatan kerja dan keselamatan kerja. Frekuensi ispeksi dsn pengujian harus sesuai dengan obyeknya.

Prosedur inspeksi, pengujian dan pemantauan secara umum meliputi:

o       Personel yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup.

o    Catatan inspeksi, pengujian dan memantauan   yang sedang berlangsung harus dipelihara   dan tersedia bagi manajemen,

o    Peralatan dan metode pengujian yang memadai hams digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar kesehatan dan keselamatan kerja.

o   Tindakan perbaikan hams dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja dari hasil inspeksi, pengujian dan pemantauan.

o    Penyidikan yang memadai hams dilaksanakan untuk menentukan inti permasalahan dari suatu insiden.

o       Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

2.       Audit kesehatan kerja Puskesmas

a.    Audit Internal Puskesmas

Evaluasi pelaksanaan kesehatan kerja di Puskesmas dilakukan oleh Puskesmas sendiri dengan cara penilaian di tiap unit di petugas dari ruangan yang satu dengan yang lainnya, dengan menggunakan form laporan atau evaluasi. Bagi daerah yang sudah menggunakan ISO untuk peningkatan mutu, dapat menggunakan form-form yang sudah ada.

 b.    Audit External Puskesmas

Merupakan penilaian pelaksanaan kesehatan kerja di puskesmas yang dilakukan oleh pihak luar (badan independen) yang telah ditunjuk sesuai peraturan yang berlaku.

3.  Tindakan perbaikan dan Pencegahan

a.    Tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidak sesuaian, tertularnya/ timbulnya penyakit di tempat kerja, terjadinya kecelakaan/insiden yang ditentukan agartak terulang lagi.

contoh -contoh elemen yang dipertimbangkan dalam prosedur tindakan perbaikan adalh:

•           Identifikasi dan penerapan dari tindakan perbaikan dan pencegahan.

•           Evaluasi berbagai pengaruh terhadap hasil identifikasi bahaya potensial dan risiko.

•    Rekaman berbagai perubahan dalam prosedur yang dihasilkan dari tindakan perbaikan dan pencegahan.

•        Aplikasi pengendalian risiko atau modifikasi yang sudah ada, untuk memastikan tindakan perbaikan yang dilskukan efektif.

b.    Tindakan pencegahan

Pencegahan dan pengendalian risiko akibat kerja dan kecelakaan kerja harus dimulai sejak tahap perancangan dan perencanaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam prosedur pencegahan antara lain:

•        Penggunaan sumber informasi yang sesuai, seperti data tingkat pencapaian no loss incident, laporan audit, rekaman, updating analisis risiko, informasi baru pada bahan berbahaya, dan sebagainya.

•         Identifikasi berbagai masalah yang memerlukan tindakan pencegahan.

•        Tindakan awal dan penerapan pencegahan.

•        Penerapan pengendali risiko untuk memastikan pencegahan berjalan efektif.

•   Rekaman berbagai perubahan dalam prosedur yang dihasilkan dari tindakan pencegahan.

E.     Tinjauan   Program kesehatan kerja Puskesmas

Pimpinan puskesmas melakukan tinjauan ulang Sistem Manajemen kesehatan kerja puskesmas secara berkala untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan kesehatan kerja di puskesmas. Ruang lingkup tinjauan ulang kesehatan kerja puskesmas ini hams dapat mengatasi implikasi kesehatan kerja terhadap seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan tugas puskesmas secara keseluruhan serta kinerja puskesmas.

Tinjauan pelaksanaan kesehatan kerja puskesmas juga dapat menjadi media untuk melakukan evaluasi pencapaian kegiatan dan untuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap kebijakan dan sasaran kesehatan kerja.

Pokok-pokok permasalahan yang dapat   dibahas dalam tinjauan manajemen Kesehatan Kerja ini antara lain:

1).    Kesesuaian kebijakan kesehatan kerja

2).    Pencapaiankebijakan Kesehatan Kerja

3).    Pencapaian sasaran kesehatan kerja

4).    Kesesuaian   proses identifikasi bahaya, penilaian dan

 5).   pengendalian risiko,

6).    Kecukupan proses identifikasi, penilaian dan

7).    pengendalian risiko.

8).    Kecukupan sumberdaya.

9).    Kefektifan proses inspeksi

10).  Keefektifan proses pelaporan bahaya 

11).  Data yang berhubungan dengan kecelakaan dan insiden yang terjadi.

12). Rekaman prosedur yang tidak efektif

13).  Hasil internal dan eksternal audit yang dilakukan tinjauan sebelumnya. 

14). Ketepatan kesiapan keadaan darurat

15). Perbaikan untuksistem manajemen kesehatan kerja.

16). Keluaran dari berbagai investigasi dari kecelakaan dan insiden.

 

F.   Pengembangan/Peningkatan Program Berkelanjutan

Pengembangan penerapan kesehatan kerja secara berkesinambungan, sesuai hasil tinjauan ulang pelaksanaan kesehatan kerja Puskesmas dilakukan penyusunan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan melakukan perbaikan-perbaikan dari masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kesehatan kerja puskesmas.

Keberhasilan program kesehatan kerja di suatu puskesmas sangat ditentukan oleh kualitas sumbar daya manusia didalamnya, mulai dari tingkat pimpinan, staf sampai ke pelaksana baiksebagai pemikirdan pengambil komitmen, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengembang.

Dalam pengembangan penerapan kesehatan kerja Puskesmas perlu dilakukan menyususun rencana kerja berkesinambungan dengan memperhatikan unsur-unsursebagai berikut:

1). Tinjauan keadaan atau review tentang pelaksanaan rencana kerja sebelumnya. Dengan kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, dan seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai.

 2). Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana kerja puskesmas. Hal ini perlu didukung dengan data-data yang ada untuk memproyeksi kecenderungan - kecenderungan perspektif masa depan.

3). Penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian tujuan rencana puskesmas tersebut. Berdasarkan tinjauan dan pemikiran tentang masa yang akan datang perlu disusun rencana kerja secara makro dan dapat disinkronkan dengan program-program lainnya.

4). Identifikasi kebijakan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam perencanaan puskesmas. Dalam identifikasi kebijakan ini biasanya dilakukan secara lintas program berdasarkan pemilihan altematif yang terbaik.

5). Tahap akhir penyusunan rencanma ini adalah tahap persetujuan rencana, biasanya secara bertingkat yaitu persetujuan kepala puskesmas terlebih dahulu kemudian persetujuan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

   Terima Kasih